Selasa, 09 Oktober 2012
PERKEMBANGAN
ANGGARAN SEKTOR PUBLIK
Melalui
komposisi dan besarnya anggaran yang secara langsung mencerminkan arah dan
tujuan pelayanan masyarakat yang diharapkan, kita dapat mengetahui bahwa
anggaran sector public telah digunakan sebagai alat untuk mencapai tujuan
organisasi, dan anggaran sebagai alat perencanaan kegiatan public dapat pula
digunakan sebagai alat pengendalian. System
perencanaan anggaran public berkembang sesuai dengan perkembangan manajemen
sector public dan perkembangan tuntutan yang muncul di masyarakat. Secara garis
besar terdapat dua pendekatan utama dalam perencanaan dan penyususnan anggaran
sector public yang memiliki perbedaan mendasar, yaitu:
1.
Anggaran tradisional atau anggaran
konvensional.
2.
Pendekatan baru yang sering dikenal
dengan pendekatan New Public Management
ANGGARAN
TRADISIONAL
Terdapat
beberapa ciri utama dari pendekatan anggaran tradisional, yaitu:
1.
Cara penyusunan anggaran yang didasarkan
atas pendekatan incrementalism
Anggaran
tradisional bersifat incrementalisn
berarti hanya menambah atau mengurangi jumlah rupiah pada item-item anggaran
yang sudah ada sebelumnya dengan menggunakan data tahun sebelumnya sebagai
dasar untuk menyesuaikan besarnya penambahan atau pengurangan tanpa dilakukan
kajian yang mendalam.
2.
Struktur dan susunan anggaran yang
bersifat line-item
Struktur
anggaran ini didasarkan atas dasar sifat (nature)
dari penerimaan dan pengeluaran. Metode line-item
budget tidak memungkinkan untuk menghilangkan item-item penerimaan atau
pengeluaran yang telah ada dalam struktur anggaran.
3.
Cenderung sentralistis
4.
Bersifat spesifikasi
5.
Tahunan
6.
Menggunakan prinsip anggaran bruto
Kelemahan
Anggaran Tradisional
Metode anggaran tradisional memiliki
beberapa kelemahan, antara lain:
1. Hubungan
yang tidak memadai antara anggaran tahunan dengan rencana pembangunan jangka
panjang.
2. Pendekatan
incremental menyebabkan sejumlah
besar pengeluaran tidak pernah diteliti secara menyeluruh efektifitasnya
3. Lebih
berorientasi pada input daripada output, yang menyebabkan anggaran tradisional
tidak dapat dijadikan sebagai alat untuk membuat kebijakan dan pilihan sumber
daya, atau memonitor kinerja.
4. Sekat-sekat
antar departemen yang kaku membuat tujuan nasional secara keseluruhan sulit
dicapai, sehingga berpeluang menimbulkan konflik, overlapping, kesenjangan dan persaingan antar departemen.
5. Proses
anggaran terpisah untuk pengeluaran rutin dan pengeluaran modal/investasi.
anggaran Publik DENGAN
PENDEKATAN NPM
Era New Public Management
Anggaran publik dengan
pendekatan New Publik Management
(NPM) mulai dikenal sejak tahun 1980-an yang mulai merubah sistem anggaran
tradisional yang terkesan kaku, birokratis, dan hierarkis menjadi lebih
fleksibel dan mementingkan pasar. Model NPM berfokus pada manajemen
sektor publik yang berorientasi pada kinerja, bukan
berorientasi kebijakan. Salah satu model pemerintahan di era NPM adalah model
pemerintahan yang diajukan oleh Osborne dan Gaebler (1992) dalam Mardiasmo
(2002), yang tertuang dalam pandangannya yang dikenal dengan
konsep ‘reinventing government”.
Perspektif baru pemerintah menurut Osborne dan Gaebler tersebut adalah :
- Pemerintahan katalis, fokus pada pemberian pengarahan, bukan produksi pelayanan publik.
2. Pemerintahan
milik masyarakat, memberdayakan
masyarakat daripada melayani.
3.
Pemerintah yang kompetitif, menyuntikkan semangat kompetisi dalam
pemberian pelayanan publik.
4.
Pemerintah yang digerakkan
oleh misi, mengubah
organisasi yang digerakkan oleh peraturan menjadi organisasi
yang digerakkan oleh misi.
5.
Pemerintah yang berorientasi
hasil, membiayai
hasil bukan masukan.
6.
Pemerintah berorientasi pada
pelanggan, memenuhi
kebutuhan pelanggan, bukan birokrasi.
7.
Pemerintahan wirausaha, mampu menciptakan pendapatan dan tidak
sekedar membelanjakan.
8. Pemerintah
antisipatif, pemerintah
wirausaha tidak hanya mencoba untuk mencegah masalah, tetapi juga
berupaya keras untuk mengantisipasi masa depan.
- Pemerintah desentralisasi, dari hierarki menuju partisipatif dan tim kerja.
10. Pemerintah
berorientasi pada mekanisme pasar, mengadakan
perubahan dengan mekanisme pasar dan bukan dengan mekanisme
administratif.
Perbandingan anggaran tradisional dengan anggaran berbasis NPM
Anggaran
Tradisional
|
New Public Management |
Sentralistis
|
Desentralisasi
& devolved management
|
Nerorientasi
pada input
|
Berorientasi pada input, output & outcome |
Tak
terkait dengan perencanaan jangka
panjang
|
Utuh & komprehensif dengan perencanaan
jangka
panjang
|
Line-item
& incremental
|
Berdasarkan
sasaran kinerja
|
Batasan departemen yang kaku |
Lintas departemen
|
Gunakan
aturan klasik: vote accounting
|
ZBB,
PPBS
|
Prinsip
anggaran bruto
|
Sistematik
& rasional
|
Bersifat
tahunan
|
Bottom-up budgeting |
Spesifik
|
PERUBAHAN
PENDEKATAN ANGGARAN
Reformasi sektor public yang salah satunya ditandai
dengan munculnya era New Public Management telah mendorong usaha untuk
mengembangkan pendekatan yang lebih sistematis dalam perencanaan anggaran
sektor public. Seiring dengan perkembangan tersebut, muncul beberapa teknik
penganggaran sektor public, misalnya teknik anggaran kinerja (Performance budgeting), Zero Based Budgeting (ZBB), dan Planning, Programming, and Budgeting System (PPBS).
Pendekatan
baru dalam sistem anggaran public cenderung memiliki karakteristik umum sebagai
berikut:
1. Komprehensif/
komparatif
2. Terintegrasi
dan lintas departemen
3. Proses
pengambilan keputusan yang rasional
4. Berjangka
panjang
5. Spesifikasi
tujuan dan perangkingan prioritas
6. Analisis
total cost dan benefit (termasuk opportunity cost)
7. Berorientasi
input, output, dan outcome, bukan sekedar input.
8. Adanya
pengawasan kinerja.
ANGGARAN
KINERJA
Pendekatan
kinerja disusun untuk mengatasi berbagai kelemahan yang terdapat dalam anggaran
tradisional, khususnya kelemahan yang disebabkan oleh tidak adanya tolok ukur
yang dapat digunakan untuk mengukur kinerja dalam pencapaian tujuan dan sasaran
pelayan publik. Anggaran dengan pendekatan kinerja sangat menekankan pada
konsep value for money dan pengawasan atas kinerja output. Pendekatan ini juga mengutamakan
mekanisme penentuan dan pembuatan prioritas tujuan serta pendekatan yang
sistematik dan rasional dalam proses pengambilan keputusan.
Anggaran
kinerja didasarkan pada tujuan dan sasaran kinerja. Oleh karena itu, anggaran
digunakan sebagai alat untuk mencapai tujuan. Penilaian kinerja didasarkan pada
pelaksanaan value for money dan efektivitas anggaran. Pendekatan ini cenderung
menolak pandangan anggaran tradisional yang menganggap bahwa tanpa adanya
arahan dan campur tangan, pemerintah akan menyalahgunakan kedudukan mereka dan
cenderung boros (overspending).
ZERO
BASED BUDGETING (ZBB)
Konsep
Zero Based Budgeting dimaksudkan untuk mengatasi kelemahan yang ada pada sistem
anggara tradisional. Penyusunan anggaran dengan menggunakan konsep Zero Based
Budgeting dapat menghilangkan incrementalism dan line-item karena anggaran
diasumsikan mulai dari nol (zero-base). ZBB tidak berpatokan pada anggaran
tahun lalu untuk menyusun anggaran tahun ini, namun penentuan anggaran
didasarkan pada kebutuhan saat ini.
Proses
Implementasi ZBB
Proses implementasi ZBB terdiri dari
tiga tahap, yaitu:
1. Identifikasi
unit-unit keputusan
Struktur organisasi pada dasarnya terdiri dari pusat-pusat
pertanggungjawaban (responsibility center). Zero Based Budgeting merupakan
sistem anggaran yang berbasis pusat pertanggungjawaban sebagai dasar perencanaan
dan pengendalian anggaran.
2. Penentuan
paket-paket keputusan
Paket
keputusan merupakan gambaran komprehensif mengenai bagian dari aktivitas
organisasi atau fungsi yang dapat dievaluasi secara individual. Paket keputusan
dibuat oleh manajer pusat pertanggungjawaban dan harus menunjukkan secara
detail estimasi biaya dan pendapatan yang dinyatakan dalam bentuk pencapaian
tugas dan perolehan manfaat. Terdapat dua jenis paket keputusan, yaitu:
a.
Paket keputusan mutually-exclusive.
b. Paket keputusan incremental.
3. Meranking
dan mengevaluasi paket keputusan
Jika
paket keputusan telah disiapkan, tahap berikutnya adalah meranking semua paket
berdasarkan manfaatnya terhadap organisasi.
Keunggulan ZBB
·
Jika ZBB dilaksanakan dengan baik maka
dapat menghasilkan alokasi sumber daya secara lebih efisien
·
ZBB berfokus pada value for money
·
Mempermudah untuk mengidentifikasi
terjadinya inefisiensi dan
ketidakefektivan biaya
·
Meningkatkan pengetahuan dan motivasi
staf dan manajer
Kelemahan ZBB
·
Prosesnya memakan waktu lama, terlalu
teoritis, dan tidak praktis
·
ZBB cenderung menekankan manfaat jangka
pendek
·
Implementasi ZBB membutuhkan teknologi
yang maju
·
Masalah besar yang dihadapi ZBB adalah
pada proses meranking dan mereview paket keputusan
PLANNING,
PROGRAMMING, AND BUDGETING SYSTEM (PPBS)
PBBS merupakan teknik penganggaran yang
didasarkan pada teori sistem yang berorientasi pada output dan tujuan dengan
penekanan utamanya adalah alokasi sumber daya berdasarkan analisis ekonomi.
PBBS ini ditujukan untuk membantu manajemen pemerintah dalam membuat keputusan
alokasi sumber daya secara lebih baik.
Proses implementasi PPBS, meliputi:
1.
Menentukan tujuan umum organisasi dan
tujuan unit organisasi dengan jelas
2.
Mengidentifikasi program-program dan
kegiatan untuk mencapai tujuan yang elah ditetapkan
3.
Mengevaluasi berbagai alternatif program
dengan menghitung cost-benefit dari
masing-masing program
4.
Pemilihan program yang memiliki manfaat
besar dengan biaya yang kecil
5.
Alokasi sumber daya ke masing-masing
program yang disetujui
Karakteristik PPBS
·
Berfokus pada tujuan dan aktivitas untuk
mencapai tujuan
·
PBBS berorientasi pada masa depan
·
Mempertimbangkan semua biaya yang
terjadi
·
Dilakukan analisis secara sistematik
atas berbagai alternatif dan program yaitu identifikasi tujuan, identifikasi
secara sistematik alternatif program untuk mencapai tujuan, estimasi biaya
total dari masing-masing alternatif program, dan estimasi manfaat yang ingin
diperoleh dari masing-masing alternatif program.
Kelebihan PBBS
·
Memudahkan dalam pendelegasian tanggung
jawab dari manajemen puncak ke manajemen menengah.
·
Dalam jangka panjang dapat mengurangi
beban kerja
·
Memperbaiki kualitas pelayanan melalui
pendekatan sadar biaya dalam perencanaan program.
·
Lintas departemen sehingga dapat
meningkatkan komunikasi, koordinasi, dan kerja sama antar departemen.
Kelemahan PBBS
·
PBBS membutuhkan sistem informasi yang
canggih, ketersediaan data, dan staf yang memiliki kapabilitas tinggi.
·
Implementasi PBBS membutuhkan biaya yang
besar.
·
PBBS sulit untuk diimplementasikan.
·
PBBS mengabaikan realitas politik dan
realitas organisasi sebagai kumpulan manusia yang kompleks.
Masalah utama penggunaan ZBB dan PBBS
1.
Bounded
rationality, keterbatasan dalam menganalisis semua
alternatif untuk melakukan aktivitas.
2.
Kurangnya data untuk membandingkan semua
alternatif, terutama untuk mengukur output
3.
Masalah ketidakpastian sumber daya, pola
kebutuhan di masa depan, perubahan politik, dan ekonomi
4.
Pelaksanaan teknik tersebut menimbulkan
beban pekerjaan yang berat
5.
Kesulitan dalam menentukan tujuan dan
perankingan program terutama ketika terdapat pertentangan kepentingan
DAFTAR PUSTAKA
Mardiasmo.
2002. Akuntansi Sektor Publik. Yogyakarta:
Andi Yogyakarta
Label: Akuntansi Sektor Publik
